( RUU ) Ormas dan Empat Pilar Kebangsaan


Kompas sabtu, 16 Maret 2013, pagi ini membahas masalah RUU Ormas di halaman 4.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak bisa diterima secara terpisah dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), Konstitusi UUD 45. Karena itu adalah Empat Pilar Kebangsaan yang menjadi syarat berdirinya dan ciri Negara dan Bangsa Indonesia. Tanpa menerima keempat pilar itu secara kesatuan sama dengan mengingkari Negara dan Bangsa Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Kita tidak bisa bertindak mempertahankan dan menegakkan NKRI tanpa mengindahkan Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Kita juga tidak bisa menyatakan setia pada NKRI tapi mengabaikan kemajemukan yang dimaksud dalam Bhineka Tunggal Ika, lalu melakukan penindasan pada aspirasi daerah yang sebenarnya menuntut keadilan ( Pancasila ).

Kitapun tak bisa “memaksakan” Ketuhanan seperti yang tercantum dalam Pancasila tanpa mengindahkan Bhinneka Tunggal Ika yang menjamin ke aneka ragaman mayarakat dan Pasal 28 UUD 45 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sudah mulai menggejala bahwa Ketuhanan dalam sila pertama ditafsirkan dan diterapkan sambil menindas kelompok-kelompok minoritas atau kelompok yang dianggap sesat. Bahkan penindasan juga terhadap kepercayaan asli Indonesia atau nusantara.

Semua ormas di Indonesia harus berada dalam koridor Empat Pilar Kebangsaan tersebut, karena semua ormas dan parpol di Indonesia harus memperkuat negara dan bangsa Indonesia dengan Empat Pilar Kebangsaan tersebut. Jika tidak, negara dan bangsa Indonesia akan tergilas oleh ideologi transnasional baik yang berbasis agama atau paham yang lain.

Keharusan ormas dan parpol Indonesia berbasis dan berada dalam koridor Empat Pilar Kebangsaan bukanlah pengekangan. Tetapi itu adalah syarat. Suatu ormas atau parpol yang tidak berbasis Empat Pilar Kebangsaan bisa saja tidak melakukan tindak kekerasan dalam perjuangannya namun secara kultural bisa membubarkan dan menggantikan Negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Itulah sekarang gejala yang kita lihat dimasyarakat dan di dunia pendidikan Indonesia. Mengubah cara pandang generasi baru Indonesia terhadap negara proklamasi 17 Agustus 45 melalui pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi.

Ciri pendidikan dan karakter masyarakat Indonesia sekarang adalah menguatnya politik identitas, penonjolan simbol agama dalam kehidupan dan pergaulan masyarakat. Pengecaman keanekaragaman sebagai tak sesuai dengan ajaran agama atau pengkafiran dan menuduh sesat. Itu semua berujung pada segregasi sosial yang melemahkan solidaritas kebangsaan.

Dari kacamata Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, patut dicermati mengapa F-PKS dan beberapa kalangan masih belum menerima Ormas dan parpol Indonesia harus berazas Pancasila, UUD45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Harus dicegah agama digunakan untuk menguasai, mengeksploitasi bahkan menghancurkan keanekaragaman alam, budaya dan kearifan lokal Indonesia.

– Posted using BlogPress from my iPad

About Arif Wibowo

Passion on Photography Live in Jakarta, Indonesia. Working in oil and gas company. Like traveling, bicycle, and photography. Born in Sukabumi, West Java. Graduate from Physics ITB 1985.
This entry was posted in Indonesia, Local wisdom, Nationalism, Politics and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s